Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Efektivitas Penanganan Pelanggaran In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Kabupaten Gorontalo Utara)

2026-06-15T09:09:02+00:00

Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 3 Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa Negara Indonesia ialah negara hukum ini menjelaskan bahwa hukum yang berlangsung di Indonesia menjalankan kekuasaan negara penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris dengan hasil Penanganan tindak pidana Pemilu secara in absentia di Kabupaten Gorontalo Utara merupakan manifestasi dari asas ius curia novit dan upaya pemenuhan keadilan hukum di tengah keterbatasan waktu (speedy trial). Konsep ini terbukti efektif sebagai instrumen hukum untuk mencegah impunitas bagi pelaku tindak pidana Pemilu yang sengaja melarikan diri atau tidak diketahui keberadaannya.

Penyelesaian Tindak Pidana Perkara Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Melalui Restorative Justice Di Kota Gorontalo

2026-06-15T09:55:14+00:00

penerapan keadilan restoratif ini telah dipraktikkan melalui apa yang lazim disebut sebagai solusi kekeluargaan. Tindakan nyata tersebut tetap berpijak pada basis restorative justice yang telah dilegitimasi oleh dunia internasional, di mana dalam perwujudannya saat ini telah dituangkan ke dalam berbagai regulasi serta mekanisme yang baku. Kontribusi keadilan restoratif dalam insiden jalan raya yang mengakibatkan fatalitas diproyeksikan mampu mewujudkan pemulihan yang difokuskan pada penyimpangan aturan antarindividu yang terlibat penelitian ini untuk mengkaji bagaimana penerapan restorative justice pada perkara lalu lintas di kota gorontalo dengan jenis penelitian hukum empiris hasil pengkajian menunjukan bahwa penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Restorative Justice di Kota Gorontalo prosedur penyelesaian kasus kecelakaan maut melalui keadilan restoratif di wilayah Kota Gorontalo diwujudkan sebagai jalur pilihan yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi bagi para pihak. Praktik ini bersandar pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Kata Kunci: perkara lalu lintas, kota gorontalo, restorative justice.

PENYESUAN KETENTUAN PIDANA SETELAH PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

2026-06-15T08:16:04+00:00

ibi societes ibi ius adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam masyarakat Pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) menandai perubahan paradigma penting dalam sistem peradilan pidana Pembaharuan hukum pidana di Indonesia menjadi sorotan utama dalam konteks dinamika perubahan sosial dan politik yang terus berkembang sehingga perlu diadakan kajian untuk melihat peralihan dari hukum yang lama kepada hukum pidana yang baru melalui penelitian hukum normatif dengan hasil bahwa pembaharuan hukum pidana haruslah dilakukan agar dapat mengakomodir perkembangan masyaraat dengan tugas haruslah tetap berusha menyesuaikan atau melakukan konversi terhadap hukum pidana.

Pertanggungjawaban Terhadap Adanya Green Line pada Layar Smartphone Samsung Pasca Update Software menurut Pandangan Hukum Perdata

2026-06-22T07:43:33+00:00

Perkembangan berbagai teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu pesat ini merupakan era revolusi, Dengan adanya teknologi saat ini menjadikan jangkuan dan penyebaran informasi menjadi mudah dan luas tidak bisa diabaikan bahwa teknologi yang maju sesuai dengan perkembangan masyarakat dan smartphone ialah alat teknologi yang perkembangananya dibnikmatii oleh setiap orang. Pengkajian ini bertujuan melihat subjek yang bertanggung jawab atas timbulnya green line pasca update software Samsung melalui metode yuridis normative serta ditemukan bahwa penjualah yang secara hukum perdata memiliki tanggung jawab atas cacat tersembunyi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Cacat tersembunyi, Samsung

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana

2026-06-15T09:39:14+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta merumuskan bentuk perlindungan dan solusi yang dapat diterapkan, mengingat masih lemahnya posisi korban yang cenderung ditempatkan sebagai alat pembuktian dan belum memperoleh pemenuhan hak secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan korban telah diatur dalam berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketergantungan pada KUHAP yang belum berorientasi pada korban, lemahnya koordinasi antar lembaga, kompleksitas pembuktian, serta adanya impunitas dalam penegakan hukum, sehingga hak korban atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan belum terpenuhi secara maksimal.

Kata Kunci: Korban, pelanggaran HAM berat, sistem peradilan pidana.

Evaluasi Komprehensif Efektivitas Sistem Seleksi Terpadu Guna Meningkatkan Kualitas Input Personel Kepolisian Daerah Kalimantan Barat

2026-06-03T04:44:25+00:00

Transformasi instansi keamanan di era digital menuntut modernisasi sistem rekrutmen aparatur negara, sebuah fenomena yang menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat transparansi dan objektivitas penyaringan personel. Kajian tersebut bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem seleksi terpadu di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, mengevaluasi mekanisme pengawasan, serta mengkaji strategi pemetaan talenta pasca-kelulusan. Metode penelitian yang diaplikasikan adalah pendekatan campuran (mixed methods) yang mengintegrasikan analisis kuantitatif dari metrik kelulusan serta survei kepercayaan dengan evaluasi kualitatif melalui observasi infrastruktur. Kerangka teoretis yang digunakan berakar pada teori Manajemen Sumber Daya Manusia sektor publik dan prinsip meritokrasi. Pengumpulan data melibatkan telaah dokumen DIPA Mabes Polri, hasil validasi Puslitbang Polri, dan kuesioner persepsi publik. Analisis data dilakukan secara deskriptif komparatif dan reduksi temuan empiris. Hasil penelitian memaparkan bahwa penerapan seleksi berbasis teknologi menghasilkan tingkat akurasi live score seratus persen dan tingkat kepuasan publik mencapai 83,7%, meskipun terdapat residu kendala teknis di wilayah perbatasan. Kesimpulannya, sistem seleksi berprinsip BETAH secara substansial berhasil menyaring kualitas sumber daya manusia yang adaptif, transparan, dan presisi, mengonfirmasi keberhasilan digitalisasi rekrutmen dalam tubuh kepolisian.